INCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PNS DEPAG 2009

RINCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS )

DEPARTEMEN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2009

Unit Kerja : Sekretariat Jenderal

NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOL JUMLAH PENEMPATAN
a. Analis Jabatan S1 Administrasi Negara III/a 1 Biro Kepegawaian
S1 Hukum/ Ilmu Hukum III/a 1 Biro Hukum dan KLN
S1 Komunikasi III/a 1 Pusat Informasi Keagamaan & Kehumasan
S1 Ushuluddin III/a 1 Biro Kepegawaian
b. Penata Laporan Keuangan S1 Akuntansi III/a 1 Biro Kepegawaian
III/a 1 Biro Perencanaan
III/a 1 Biro Keuangan & BMN
c Pranata Komputer S1 Teknik Informatika/ Komputer/ Sistem Informasi III/a 1 Biro Kepegawaian
III/a 1 Biro Organisasi dan Tatalaksana
III/a 1 Biro Umum
III/a 1 Pusat Kerukunan Umat Beragama
d. Calon Psikolog S1 Psikologi III/a 2 Biro Kepegawaian
e. Penghubung Antar Lembaga S2 Bahasa Inggris III/b / III/a 1 Biro Hukum dan KLN
S2 Bahasa Arab III/b / III/a 1 Biro Hukum dan KLN
15
An. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian
Ali Hadiyanto
NIP. 19600904 198803 1 001
RINCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS )
DEPARTEMEN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2009
Jakarta, Oktober 2009
Jumlah
NOMOR : B.II/1-a/KP.00.3/ /2009
NAMA JABATAN
1

Penerimaan CPNS di Lingkungan Depag (Ketentuan & Syarat)

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta

Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658,

3811679, 3811779

PENGUMUMAN

Nomor : BII/I-a/Kp.00.3/1060/2009

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

TAHUN 2009

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 277

Tahun 2009 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Tahun 2009,

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Agama memberikan kesempatan kepada

mereka yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri

Sipil Tahun 2009, sebagai berikut :

I. FORMASI PADA UNIT ESELON I PUSAT

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;

2. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun (pada

tanggal 1 Desember 2009).

3. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 Tahun sampai dengan 40 Tahun

harus melampirkan bukti wiyata bakti sampai dengan tanggal 1 Desember

2009 minimal 12 Tahun 8 bulan secara terus menerus dan tidak terputus

pada instansi pemerintah / lembaga swasta yang berbadan hukum;

4. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang belum memperoleh

izin penyelenggaraan sebagaimana Keputusan Mendiknas Nomor184/U/2001

tanggal 23 November 2001 harus disahkan oleh Kopertis / Kopertais;

5. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi Luar

Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan tentang Penyetaraan

/tanda sah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Diknas/Ditjen Pendidikan Islam

Departemen Agama;

6. Legalisir copy ijazah Universitas/Institut ditandatangani oleh Rektor, Dekan

atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, sedangkan legalisir copy ijazah

Sekolah Tinggi ditandatangani oleh Ketua atau Pembantu Ketua Bidang

Akademik;

7. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal lamaran, sedangkan surat

keterangan atau pernyataan lulus tidak dapat digunakan untuk melamar;

8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta;

10. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri

Sipil;

11. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau negara lain

yang ditentukan oleh Pemerintah;

12. Tidak menjadi anggota/pengurus PARPOL;

13. Bersedia memenuhi peraturan dan perundang-undangan/ketentuan yang

berlaku di lingkungan Departemen Agama.

B. CARA MENDAFTAR

1. Menyampaikan lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan

ditandatangani oleh pelamar dengan melampirkan :

a) Foto copy ijazah yang dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan

yang dibutuhkan;

b) Pas photo hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar;

c) Foto copy KTP yang masih berlaku.

2. Lamaran pada unit eselon I pusat dialamatkan ke Kotak Pos 22339 Jakarta

10000 dengan mencantumkan satuan kerja unit eselon I yang dituju dan jenis

ketenagaan yang dilamar di sudut kiri atas pada amplop lamaran;

3. Pelamar wajib melampirkan amplop balasan yang telah ditempel perangko

kilat dengan menuliskan nama, alamat dan kode pos.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Waktu pendaftaran mulai tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan stempel pos

tanggal 20 Oktober 2009.

II. FORMASI SATUAN KERJA DAERAH

Bagi Pelamar yang ada di daerah, dapat melihat pengumuman dan mengajukan

lamaran sesuai dengan formasi pegawai yang ada pada satuan kerja daerah

masing-masing yang meliputi :

1. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

2. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

3. Institut Agama Islam Negeri

4. Institut Hindu Dharma Negeri

5. Universitas Islam Negeri

6. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

7. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri

8. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

9. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri

10. Balai Diklat Keagamaan

11. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

Jakarta, 5 Oktober 2009

Panitia Pengadaan CPNS

Departemen Agama RI

Perihal : Lamaran

Kepada

Yth. SEKRETARIS JENDERAL

DEPARTEMEN AGAMA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dimas Adiwijaya, S.Kom

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 27 April 1983

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Pendidikan terakhir : S1 Teknik Informatika Univ. Budi Luhur Jakarta

Alamat : Jl. Melati II No. 33 RT 001/04

Jakarta Pusat (Kode Pos 11000)

Nomor Telp / HP : 0813 78978900

(yang dapat dihubungi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri

Sipil Departemen Agama jenis ketenagaan Pranata Komputer pada Biro

Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy sah ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan.

2. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

3. Foto copy KTP yang masih berlaku.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari

ternyata data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami siap untuk dituntut di muka

pengadilan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Jakarta,5 Oktober 2009

(Dimas Adiwijaya)

Sertifikasi Guru

Halaman 1 dari 2

TUNJANGAN PROFESI

1. Hak apa yang akan diterima oleh guru setelah memperoleh sertifikat pendidik ?

Dalam pasal 15 ayat (1) UUGD dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan

profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh

penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat.

Ayat (2) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan

kualifikasi yang sama.

Ayat (3): Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD).

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Apa dasar untuk menentukan jumlah tunjangan profesi bagi gurunon PNS?

Tunjangan profesi guru disesuaikan dengan gaji pokok pada pangkat/golongan PNS.

Tunjangan bagi guru non PNS disesuaikan dengan pangkat/golongan PNS setelah

melalui proses in-passing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Setelah guru memperoleh sertifikat pendidik, persyaratan apa lagi

yang harus dipenuhi untuk mendapat tunjangan profesi? Guru yang telah mendapatkan

sertifikat profesi berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji

pokok. Persyaratan guru yang mendapatkan tunjangan adalah sebagai berikut.

a. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah

memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru profesional dari Departemen

Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurangkurangnya 24

(dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi

pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum

terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat

pendidik.

b. Guru Pegawai negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memeiliki

sertifikat pendidik, nomor registrasi guru profesional dari Departemen Pendidikan

Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh

empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik

sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan

Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat

Halaman 2 dari 2

c. Guru Non Pegawai negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara

pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru profesional

dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru

sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak

atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui

Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah

memperoleh sertifikat pendidik.

Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada a,

b, dan c di atas memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

4. Jika lulus sertifikasi, kapan tunjangan profesi diberikan?

Tunjangan profesi diberikan mulai bulan Januari satu tahun setelah sertifikat profesi

diberikan.

5. Keharusan mengajar 24 jam berat bagi guru.

Beban mengajar sebanyak 24 jam pelajaran tatap muka per minggu ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Proses penetapan 24

jam per minggu melalui pengkajian yang mendalam dan sudah dilakukan uji publik.

6. Guru yang lulus sertifikasi kapan dibayartunjangan profesinya?

Bagi guru yang terdaftar sebagai peserta sertifikasi tahun 2006, yang lulus bulan

September 2007 tunjangan profesi dibayarkan terhitung mulai bulan Oktober 2007. Guru

yang lulus bulan Oktober 2007 tunjangan profesi dibayarkan terhitung mulai bulan

November 2007. Guru yang lulus bulan November 2007 tunjangan profesi dibayarkan

terhitung mulai bulan Desember 2007. Guru yang lulus bulan Desember 2007 tunjangan

profesi dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2008. Sedangkan guru lainnya akan

menerima tunjangan profesi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah

mendapatkan sertifikat pendidik.

7. Bagaimana solusi jika jam mengajar belum cukup 24 jam untuk mendapatkan tunjangan

profesi?

Apabila guru belum bisa memenuhi 24 jam per minggu maka disarankan untuk mengajar

di sekolah lain pada mata pelajaran atau bidang studi yang sama dengan bidang studi

yang disertifikasi. Dapat juga dengan melakukan team teaching dengan memperhatikan

kaidah-kaidah team teaching yang sesungguhnya.

8. Bagaimana bila guru yang lulus sertifikasi guru kemudian diangkat menjadi pengawas?

Guru yang mempunyai sertifikat kemudian diangkat menjadi pengawas maka tunjangan

profesinya tidak dibayarkan lagi.

Info CPNS

Testing CPNS di Ciamis Masih Ngambang

ARTIKEL LAIN: Testing CPNS Diperkirakan Usai Lebaran Tes CPNS untuk Umum Ditiadakan? Pencandu Narkoba, Jangan Harap Lolos Test CPNS Tests CPNS di Sumedang, Kuota untuk Umum 249 Jika Tes CPNS Batal, Pemkab Khianati Pusat Tes CPNS Takkan Lewat Oktober Gempa Hambat Proses Penerimaan CPNS Ciamis Batalkan Rekrutmen CPNS Rp 1 M Disiapkan untuk Rekrutmen CPNSD Gempa tak Ganggu Testing CPNSD Data Base TKK Sumedang Habis CIAMIS, Priol- Jadi tidaknya Pemkab Ciamis menggelar rekrutmen CPNS dari umum, hingga kini masih ngambang terkait tak tersedianya anggaran. Kendati demikian, para TKK dan sekdes dipastikan akan tetap diangkap menjadi CPNS karena proses verifikasi kedua formasi ini  telah berjalan dan anggarannya sudah tersedia di APBD.“Tapi kalau rekrutmen CPNS untuk formasi umum, kita masih belum punya anggarannya. Apalagi  mencapai Rp 1,2 miliar,” tandas Sekda Ciamis, HD HIdayat MM. Hal senada diungkapkan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Ciamis, HM Soekiman. Ia mengakui  secara teknis Pemkab Ciamis masih memiliki berbagai kendala jika proses rekrutmen CPNS dilaksanakan, terutama dari masalah anggaran. "Kita bisa saja melaksanakannya sesuai jadwal yang akan ditetapkan pemerintah pusat. Tapi dengan syarat,ada tidak anggarannya. Sebab untuk alokasi anggaran senilai Rp1,2 miliar saja, kami masih tanda tanya," tukas dia Terkait rumor bahwa Pemkab Ciamis menolak pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun 2009 ini, Sekda HD Dayat membantahnya. Dia menegaskan, Pemkab Ciamis pada prinsipnya mendukung hanya saja pihaknya meminta agar pemerintah pusat dan pemprov memiliki ketegasan dan kesamaan visi sehingga terjadi keseragaman di semua daerah mengenai dilaksanakan atau tidaknya testing CPNS ini. Yang terjadi selama ini, ada daerah yang menggelar testing ada yang tidak. "Harusnya, jika digelar ya semua daerah harus melaksanakan, jika tidak, ya semua daerah juga tidak," kata Sekda. Dari infomasi yang diterima Sekda, ada beberapa daerah yang berdekatan dengan Kab. Ciamis yang tidak bisa menggelar testing CPNS dari umum untuk tahun 2009. Menurut Sekda, hal tersebut akan membawa dampak besar terhadap Ciamis jika Ciamis menggelar CPNS dari umum. Di antaranya akan terjadi penumpukan pelamar ke Ciamis terutama dari daerah-daerah yang tak melaksanakan testing dari umum. "Otomatis dari anggaran dan waktunya pun akan terkonsentrasi ke arah sana. untuk itu kita tidak menolak apalagi mengajukan penangguhan pelaksanaan, tapi sekadar meminta agar pemprov dan pusat bisa menyamakan persepsinya saja," kilah dia.

Info CPNS Diknas

:: Pengumuman

Penerimaan CPNS dan Persyaratan Pelamaran CPNS Tahun 2009 di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional  14/09/2009 | Biro Kepegawaian Menindaklanjuti pengumuman kami nomor 47163/A4/KP/2009 tanggal 22 Agustus 2009 pada media cetak Kompas, Republika, dan Media Indonesia, edisi Sabtu, 22 Agustus 2009, perihal Penerimaan Tambahan Pegawai Baru di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009, dengan ini kami sampaikan kualifikasi akademik yang dibutuhkan unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 untuk dapat dipedomani bagi para calon pelamar penerimaan pegawai baru tahun 2009.Lampiran kualifikasi akademik yang dibutuhkan unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan persyaratan pelamaran CPNS dapat dilihat pada pengumuman yang disediakan oleh tiap unit kerja sebagai berikut. Sekretariat Jenderal (Setjen) Inspektorat Jenderal (Itjen) Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Ditjen Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Panduan Pelaksanaan Penerimaan CPNS - Ditjen PMPTK  Alamat Tempat Pendaftaran di UPT - Ditjen PMPTK Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) :: Penerimaan Pendaftaran, Seleksi Administrasi, Pengisian Biodata, dan Pengambilan Nomor Tanda Peserta ujian oleh yang bersangkutan dan Tidak dapat diwakilkan, mulai tanggal 14 September 2009 s.d. 6 Oktober 2009 (Hari Senin -- Jumat) dari Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB. :: Tempat ujian akan ditentukan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009.